Diklat Teknis Pengelola Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Eselon III

BANJARNEGARA-Sebanyak 60 pejabat eselon III di jajaran pemkab Banjarnegara selama dua hari (30-1 /4) mengikuti diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Diklat dibuka oleh Wakil Bupati Banjarnegara Drs. Soehardjo MM di Aula Kencana Room Surya Yudha Sport Center Banjarnegara Rabu (30/3).

Diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup di daerah bertujuan untuk meningkatkan Banjarnegara terkait dengan pengelolaan dan penilaian dampak lingkungan atas pembangunan nyang ada di daerah.

“Diklat akan menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, Tanya jawab, diskusi dan diakhiri dengan praktek lapangan di pabrik tapioka kebon dalem Kecamatan Bawang, sementara tenaga pengajar adalah dosen dan praktisi lingkungan hidup dari Universitas Diponegoro Semarang,” kata Project Implementing Unit (PIU) SCBD Banjarnegara yang dibacakan Kabid Sosbud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sila Satriana.

Dalam sambutannya Wabup Soehardjo mengatakan saat ini meski telah tersedia peraturan dan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu limbah dan pencemaran, larangan praktik pembalakan liar dan larangan melakukan konversi pada hutan lindung namun belum banyak hal bisa diungkap yaitu belum adanya upaya yang sistematis untuk mengembangkan program dan kebijakan perbaikan praktik pengelolaan lingkungan di daerah secara berkelanjutan.

“Masih banyak kendala bagi pemkab untuk merumuskan satu kebijakan dan program perbaikan praktik pengelolaan lingkungan di daerah secara berkelanjutan , hal tersebut antara lain disebabkan terlalu luasnya dimensi yang harus dikelola sehingga banyak komponen lingkungan yang harus diintervensi untuk memperbaikinya sehingga sulit menentukan entry point mana yang harus diprioritaskan,” kata Soehardjo ***(anhar)

Menunggu Kejayaan kembali Budidaya Mina Padi di Purwanegara

BANJARNEGARA-Pada tahun 1993 lalu Desa Mertasari Kecamatan Purwanegara pernah berjaya dengan menjuarai lomba budidaya mina padi , saat itu Banjarnegara melalui Desa Mertasari berhasil menjuarai lomba budidaya mina padi tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan dari Presiden. Namun setelah itu pertanian dengan model minapadi mulai luntur dan berkurang peminatnya.

“Sudah waktunya kita kembalikan kejayaan Banjarnegara di bidang pertanian, hari ini kita mencoba mencanangkan kembali budaya pertanian dengan pola mina padi,” kata Komisi B DPRD Kusnadi Rudiantomo saat memberikan sambutan di hadapan 200 petani dan petugas penyuluh pertanian pada acara temu lapang minapadi dan padi inpari di lahan kontak tani blok brengkok Desa Merden Kecamatan Purwanegara berkenaan kamis (17/3) .

Sebagai upaya dalam mendukung berkembangnya kembali budidaya di Banjarnegara khususnya di Purwanegara belum lama ini Balai penyuluh Pertanian (BPP) bekerjasama dengan PT. Syngenta mengadakan lomba budidaya mina padi, tujuannya agar petani kembali berantusias untuk kembali mengembangkan pertanian dengan pola mina padi.

“ Lomba ini diharapkan akan kembali menggairahkan pertanian dengan pola mina padi yang pernah berjaya pada pada tahun 90, sedangkan temu lapang ini juga sekaligus mengenalkan padi Inpari 13 yang cocok dengan kondisi tanah serta sebagai pendukung budi daya Mina padi” tambah Kusnadi.

Sementara ketua BPP Supono mengatakan untuk menggerakan kembali pengembangan mina padi masih perlu disosialisasikan gerakan mina padi pada semua masyarakat tani sehingga para petani mengetahui manfaat atau keuntungan usaha mina padi.

“Untuk mengenalkan pengembangan mina padi masih perlu pengenalan varietas padi baru dalam rangka introduksi varietas untuk menunjang program peningkatan produksi padi, untuk meningkatkan pengetahuan dan antisiapsi terhadap hama wereng secara sporadis juga perlu dikenalkan secara intensif pestisida hama wereng yang efektif,” kata Supono

Lebih lanjut Supono mengatakan temu lapang mina padi dan padi inpari adalah untuk mengenalkan perhitungan usaha tani dengan budidaya minapadi sehingga menunjang program pengembangan minapadi, serta menvisualisasikan padi jenis baru Inpari.

“Dari temu lapang ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunanan pestisida virtako, Score dan Alika kepada para petani sebagai salah satu upaya peningkatan keberhasilan pengembangan budidaya minapadi,” tambah Supono.

Dari temu lapang ini diharapkan petani bisa memanfaatkan tanah seefisien mungkin untuk menambah pendapatan petani dengan menggunakan mina padi yaitu padi dan ikan pada satu petak sawah yang sama.

“Kami berharap adanya perubahan perilaku petani secara positif dalam menaggapi program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perikanan di Kabupaten Banjarnegara,”lanjut Supono.

Saat ini ada 12 kelompok tani di Kecamatan Purwanegara yang diupayakan untuk membudidayakan mina padi . BPP purwanegara bekerjasama dengan PT. Syngenta akan terus mengupayakan program tersebut, salah satunya dengan mengenalkan berbagai produk obat untuk mengurangi hama yang akan mengganggu produksi hasil budi daya budi daya mina padi di Banjarnegara

“Kami sudah berkomitmen dengan Dinas pertanian, dan DPRD Banjarnegara untuk mendukung pengembangan kembali budi daya mina padi yang pernah berjaya di Purwanegara pada tahun 1993 ,” kata Agronomist PT. Syngenta Agus Sumantoro.***(anhar)

Bupati Dukung Ecolabelling Batik Gumelem

BANJARNEGARA – Batik Gumelem masih sangat potensial untuk dikembangkan baik dari segi ekonomi, sosial maupun aspek lingkungannya. Batik Gumelem juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata, bahkan bisa dijadikan sebagai tujuan wisata. Namun beberapa hal seperti supply bahan baku yang belum kontinyu, mutunya yang bervariasi dan cenderung tidak terkontrol menjadi kendala tersendiri dalam pengembangannya.

“Batik Gumelem memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan batik-batik dari daerah lain. Untuk itu kami sangat tertarik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan teknologi produksi untuk UKM Batik Gumelem,” ujar Suparni Setyowati Rahayu, Ketua Program Hibah Kemitraan Batik Gumelem dari politeknik Negeri Semarang.

“Peta permasalahan yang ada di UKM Batik Gumelem masih berkisar pada kurang efisiennya produksi, seperti penggunaan bahan bakarnya belum terukur, belum adanya penangkap lilin/ malam, alat pencampur pewarna belum mekanis, tungku dan bak pelorodan tidak hemat energi dan yang paling utama adalah belum menggunakan zat warna alami. Padahal jika sudah menggunakan pewarna alami dan menyandang gelar produk ecolabelling, maka mudah bagi Batik Gumelem untuk menembus pasar global,” imbuh Suparni.

Ecolabelling menuntut bahwa setiap produk dagangan harus telah didasarkan pada kelestarian sumber daya dan ekosistem dari lingkungan hidup. Program Hibah Kemitraan ini rencananya akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan, dimulai pada tahun 2010 ini. “Kami akan mencoba membenahi aspek produksi, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan finansial pengrajin Batik Gumelem. Untuk tahun pertama ini target kami menekan keluaran bukan produk dibawah 5% dari total biaya produksi, serta 30% produk batik sudah menggunakan ecolabelling,” papar Suparni, Rabu (24/2) di hadapan Bupati Banjarnegara.

Program Kemitraan yang dijalin Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Banjarnegara, UKM Batik Gumelem dan Pemkab Banjarnegara ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata. “Tujuan akhirnya kami ingin melakukan penghematan biaya produksi, pemanfaatan dan pengelolaan limbah, membentuk pola pikir pengusaha batik untuk melakukan produksi seefisien mungkin, kerjasama teknologi bersih berkelanjutan dan eco efisiensi, peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan kesejahteraan pengusaha Batik Gumelem,” lanjut Suparni.

Program kemitraan serupa, menurut Suparni, pernah dilakukan untuk pengrajin batik di Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta di Lawean, Solo. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Semarang, semoga program kemitraan ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Kami, selaku Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selalu mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas, apalagi jika ini berkontribusi langsung untuk mengeliminir dampak global warming,” ujar Bupati Djasri. [dhy-Humas Setda]

50 Pejabat Struktural dan 4 Sekdes Dilantik

(BANJARNEGARA-SB) - Jadilah pegawai yang baik dan bertindaklah sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Karena itu lebih enak, daripada neko-neko malah akan menyulitkan diri sendiri. Apalagi di masa sekarang ini ketika upaya-upaya penegakan hukum semakin gencar dilaksanakan. Demikian pesan Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT kepada 50 orang pejabat struktural dan 4 orang Sekdes yang baru dilantik di Pendopo Dipayudha Adigraha, Kamis (11/02).

Jabatan struktural, kata Bupati, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin suatu satuan organisasi Negara. Oleh karena jabatannya tersebut seorang pejabat struktural mempunyai wewenang tertentu, mempunyai hak sebagai penghargaan atas tugas yang diemban, harus dapat memimpin dan bekerja sama dengan baik di lingkungan kerjanya. “Dan yang paling penting adalah seorang pejabat struktural dituntut untuk mampu melaksanakan tugas yang diembannya secara professional dan penuh tanggung jawab” katanya.

Mereka yang dilantik tersebut adalah 2 orang eselon III a, 3 orang eselon III b, 33 orang eselon IV a, 8 orang eselon IV b, dan 4 orang eselon V. Sedangkan empat orang Sekdes yang dilantik merupakan Sekdes desa Biting Kecamatan Pejawaran, Petir Kecamatan Purwonegoro, Kutayasa Kecamatan Madukara, dan Pingit Lor Kecamatan Pandanarum. Dengan tambahan 4 orang Sekdes yang baru dilantik ini, masih tersisa 34 desa yang jabatan Sekdesnya masih kosong dari 278 Kelurahan dan Desa di seluruh Kabupaten Banjarnegara.

Berkaitan dengan pelantikan Sekdes ini Bupati mengingatkan bahwa Kabupaten Banjarnegara yang masih dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal ingin meninggalkan status tertinggal ini di tahun 2010. Karena itu, Bupati mengharapkan kerja keras dari semua eleman, khususnya desa. “Hal ini tidak lepas dikarenakan indikator daerah tertinggal banyak ditentukan oleh pemerintah desa” katanya.

Sekretaris Desa mempunyai peran penting di pemerintahan desa, karena itu upayakan untuk dapat mewujudkan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel. Terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat menuju desa mandiri. “Jangan lupa, kepala desa dan sekretaris desa merupakan kepanjangan tangan Bupati dan sekaligus garda terdepan pemerintahan, karena itu sukses penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di tingkat desa merupakan tanggung jawab mereka berdua” pungkasnya. (**--ekobr-Humas Setda)

Petani Kentang Kekurangan Bibit Unggul

(BANJARNEGARA-SB) - Petani kentang Batur kekurangan bibit kentang unggul jenis Granola. Kebutuhan bibit unggul untuk kentang jenis Granola sebesar 12.000 ton per tahunnya baru dapat dipenuhi sebanyak 300 ton. Dengan demikian terjadi kekurangan bibit unggul sebanyak 11.700 ton.

Menurut Ir. Suparji, Kasi Hortikultura Dintankannak, kekurangan bibit kentang terjadi karena suplai bibit kentang unggul untuk wilayah Banjarnegara dipenuhi dari suplai kebun Bibit luar daerah. Sehingga ada keterbatasan jumlah pasokan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebun bibit sendiri, sehingga memungkinkan untuk menjaga kontuinitas suplai bibit. “Dengan pasar yang masih terbuka luas, suplai bibit kentang unggul ini menjadi sangat penting” katanya.

Menurutnya, untuk mengejar kebutuhan pasar dan prospek pertanian kentang ke depannya, pembangunan kebun bibit sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Bila kebun bibit dibangun, ada jaminan ketersedian suplai bibit kentang dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan harga bibit unggul kentang pada kisaran Rp 15.000/kg.-nya. Untuk kebutuhan bibit unggul kentang sebesar 12.000 ton per tahunnya, berapa besar PAD yang dapat diraih?” katanya.

Ia menjelaskan, belum lama berselang, Mrs. Lam-Chan Lee Tiong, Head, Holticulture Branch Singapore, beserta rekan dan para importir besar Singapore berkunjung ke Kecamatan Batur untuk menjajagi kemungkinan import kentang jenis Granola dari Batur. Pemerintah memfasilitasi pertemuan mereka dengan kelompok Tani Perkasa, Dieng Kulon. Meskipun belum final, tetapi pertemuan tersebut dapat menjadi jembatan bagi para petani dan importir untuk mempertemukan kualifikasi syarat kentang yang dapat diekspor, harga, kesanggupan kontinuitas mutu serta jumlah produk.

Mereka mengajukan syarat kentang yang dapat diekspor adalah kentang yang bebas hama penyakit, varietas granola, bentuknya bulat, ukuran umbi antara 6 - 10 per kilogramnya, dan dikemas dalam box yang dilapisi plastik. “Salah satu hal yang membayangi keberhasilan negoisasi tersebut adalah kemampuan petani menyediakan kentang granola yang memenuhi syarat kualifikasi ekspor karena kurangnya jumlah bibit yang dapat ditanam” katanya.

Sementara itu, menurut Dawam pedagang besar hasil bumi asal Sumberejo, Batur, membenarkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun Ia bekerja sama dengan perusahaan eksportir Jakarta, ketersediaan kentang untuk ekspor ini masih menjadi masalah. Padahal pasar Singapura dan Malaysia yang menjadi tujuan ekspor perusahaan ini masih terbuka luas. “Untuk satu perusahaan saja permintaan per minggunya antara 50 - 60 ton, tetapi baru dapat terjangkau sejumlah 35 ton per minggunya” katanya.

Oleh karena itu, Ia berharap Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap prospek agribisnis kentang ini mengingat peluang pasarnya yang masih terbuka luas. Sebab menurut pendapatnya, bila kentang tersedia melimpah di wilayah ini dengan jaminan harga ekspor kentang yang relatif stabil, petani dan Pemerintah juga yang akan diuntungkan. “Karena itu, agar suplai bibit kentang unggul untuk petani tercukupi, saya mendukung pembangunan kebun bibit kentang di wilayah atas ini” pungkasnya. (**--ekobr)

Gubernur Resmikan Sejumlah Proyek di Banjarnegara

(BANJARNEGARA-SB)Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Kamis (20/01) meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Secara simbolis, peresmian dilakukan di Terminal Induk Banjarnegara. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti terminal induk Banjarnegara.

Terminal Induk Banjarnegara, dibangun di lokasi bekas stadion Banjarnegara, dengan anggaran APBD sebanyak Rp. 3,8 milyar. Dalam pada itu Gubernur berharap agar sarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, guna peningkatan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara.

Usai Peresmian terminal induk Banjarnegara, Gubernur mencanangkan program pelayanan KTP dan KK secara online. Gubernur melakukan teleconference dengan operator pelayanan KTP di tiga Kecamatan, masing-masing Kecamatan Bawang, Madukara / dan rakit.

Selain itu Gubernur juga melakukan penandatanganan prasasti pada pembangunan pasar Tradisional Hasil Bumi Banjarnegara // Menurut Gubernur, memasuki pasar bebas asean, diharapkan semua pihak dapat menyikapi dengan bijak.,Bupati, camat dan kepala desa diharapkan mampu turun langsung ke masyarakat, untuk memantau produksi mereka agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Selain peresmian sejumlah proyek pembangunan, Bibit waluyo juga menyerahkan bantuan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Banjarnegara, sebesar Rp. 5,6 milyar, untuk kegiatan pembangunan tahun 2010. (gil)

Fasilitasi Investor Dua Lokasi Eks Bengkok Ditinjau

(BANJARNEGARA-SB) Dua lokasi eks bengkok Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Jumat lalu ditinjau. Peninjauan yang dilakukan Oleh Sekda, BAPPEDA, DPPKAD, Dinas Indagkop dan UMK, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan ini sebagai upaya memfasilitasi pihak ketiga yang tertarik berinvestasi di Banjarnegara.


Lokasi pertama yang ditinjau yakni Semampir bagian selatan jalan, belakang MTS Negeri 1 Banjarnegara. Lahan eks bengkok seluas 8.750 m2 ini kurang diminati karena akses jalan yang dianggap kurang mendukung.

Lokasi kedua berada di utara Dinas Hubkominfo dengan luas lahan sebesar 2 ha. Sedianya, peninjauan lokasi akan dilakukan di tiga tempat. Namun mediator investor menunjukkan minatnya pada lahan eks bengkok di utara Dinhubkominfo.

Menurut informasi dari Bagian Hukum, investor itu merupakan perusahaan kayu raksasa dari Malaysia yang telah sekian lama membangun usaha di Kalimantan. Karena ijin perpanjangan usaha di pulau yang terkenal penghasil kayu kualitas tinggi itu telah habis, sementara alat-alat dan seluruh perlengkapannya harus tetap dioperasikan, maka investor itu harus mencari lahan yang siap bangun. Kebetulan salah satu mediator investor tersebut, Bagyoto, merupakan putra daerah Banjarnegara sehingga mengusulkan Banjarnegara sebagai lokasi investasi selanjutnya.

Sekda Syamsudin yang memimpin rapat dilanjutkan dengan peninjauan lokasi berharap, jika memang investor tersebut serius, selagi perpindahan alat-alat dari Kalimantan dilakukan, lahan di Banjarnegara juga segera disiapkan. (gil)